Sendawar, warta kubar.com
Kutai Barat kembali dihebohkan dengan adanya keributan yang terjadi di gedung Kantor BP3D (Sekretariat Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Kutai Barat) Senin (12/7/2021) di Sendawar. Kemudian peristiwa ini direkam Video yang ramai beredar di media sosial facebook.
Keributan ini berawal saat semua kontraktor yang diundang untuk pembuktian kualifikasi terhadap tender Peningkatan Jalan Gunung Bayan-Tanjung Laong Kecamatan Muara Pahu.
Selaku kuasa hukum CV.Yudira Dr.Otniel Rudolf Sumual S.H.,M.H.,M.Si pada tgl 6 juli 2021 lalu, dan terulang kembali pada Senin 12 juli 2021, Kuasa Hukum CV. Mario Marennu Dr. Otniel Rudolf Sumual S.H.,M.H.,M.Si hadir bersama pimpinan CV.Mario Marennu untuk memenuhi undangan panitia Pokja Unit Layanan Penyedia (ULP) tersebut.
“Namun terjadi hal yang tidak di duga, Saya selaku Kuasa Hukum CV. Mario dihadang sejumlah oknum preman, dan tidak memperbolehkan saya untuk memasuki ruangan pertemuan tersebut,” ungkapnya kepada media ini.
Hal ini sontak memicu keributan di halaman gedung Kantor BP3D adu mulut pun tak terelakkan bahkan ada oknum preman di sana yang sempat menantang saya selaku Kuasa Hukum CV.Mario Marennu untuk mengajak duel fisik, terang Rudolf kepada media ini.
Kuasa hukum CV. Mario Merennu, Rudolf yang juga menjabat sebagai Presiden PAKTA LAW FIRM (Pengacara Penegak Keadilan Tanah Air) melalui media online warta kubar.com menyampaikan pernyataan tegasnya kepada Pemkab Kubar untuk menindak tegas setiap oknum yang mencatut nama pemkab dalam setiap berlangsungnya tender proyek yang ada di Kubar.
“Sudah banyak terjadi di Kutai Barat ini para kontraktor menggunakan jasa oknum preman untuk menjegal para pesaingnya bahkan sampai rela merebut paksa dokumen perusahaan para pesaingnya tersebut hingga mencatut nama Bupati Kubar.” tegasnya.
Kami dari PAKTA LAW FIRM (Pengacara Penegak Keadilan Tanah Air) yang juga selaku Kuasa Hukum CV. Mario Marennu tidak akan tinggal diam akan hal ini.
Saya mohon kepada Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk dapat menindak tegas praktik ini, karena sudah jelas-jelas ada indikasi “permainan” para mafia proyek untuk menguras uang negara, dan kasihan nama Bupati Kubar mereka catut, ini nantinya akan menjadi preseden buruk buat Pemerintahan Kubar kedepan.
“Adapun hal ini harus ditindak tegas oleh Pemkab Kubar ketika nama mereka diseret-serat dalam urusan lelang proyek ini.”, Ungkapnya melalui pesan WhatsApp miliknya, Jumat (16/7/2021).
Rudolf menambahkan, dimasa pandemi begini hendaknya semua pihak saling bantu untuk meringankan beban kerja Pemkab Kubar, bukan malah menyeret mereka masuk dalam lingkaran Mafia Proyek ini.
“Kita sebagai masyarakat Kubar sudah seharusnya mendukung penuh Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, bukan malah menambah beban pemkab Kubar dengan adanya keributan seperti ini ditambah lagi dengan mencatut nama Bupati Kubar dalam proses lelang proyek di gedung Bappeda ini.” pungkasnya.
# hen #
