Sendawar, Warta Kubar.Com-Sejumlah Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat dan Pemerhati Sosial di Kubar menggelar diskusi bersama. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang semakin responsible kedepannya.
Diskusi seputar sistem jalannya pemerintahan dan pembangunan Kubar itu mengambil tema Gerakan Bersama, Mengingat, Mengenang, Mengevaluasi Ultah Kubar yang ke-22 dari sudut Budaya, Adat, Tradisi, Ekonomi, berlangsung, Senin (29/11/2021) di Lamin Taman Budaya Sendawar.
Ketua Panitia diskusi publik gerakan bersama, Hertin Armansyah mengatakan adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi masyarakat Kubar untuk mendukung berlangsungnya pemerintahan serta pembangunan Kubar kedepan.
“Terima kasih atas kehadiran undangan yang hadir dalam acara diskusi ini. Semoga dari apa yang dibahas menjadi masukan buat DPRD juga Pemerintah,” ujar pria yang juga sebagai Ketua
Senada, Pembina DPD LSM FAKTA Kubar Alsiyus saat diskusi menyampaikan, mendukung dilaksanakan secara diskusi bersama sebagai wadah tukar pendapat atas apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Kubar.
“Pemerintah harus kita awasi, karena anggaran dalam APBD itu kan dari hasil pemungutan pajak masyarakat. Jadi persoalannya apakah pajak rakyat ini sudah digunakan dengan baik, apakah malah masyarakat belum menikmati pembangunan dan kesejahteraan, ” ungkapnya tegas.
Sementara itu, Alfiansyah warga Kampung Tendiq, Kecamatan Siluq Ngurai saat diskusi menyoroti proses berjalannya Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) yang belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008.
“Sangat sulit mendapatkan informasi publik soal proses pembangunan di Kubar. Salah satunya soal penggunaan anggaran pembangunan di kampung- kampung, ” ujarnya.
Alfiansyah mengisahkan pengalamannya terkait masalah untuk mendapatkan informasi publik dengan pihak pemerintah kampung di Kampung Tendiq Kecamatan Siluq Ngurai hingga menempuh jalur Komisi Informasi di Samarinda dengan putusan damai.
“Semoga kedepannya pemerintah daerah kubar memperhatikan soal pelayanan informasi publik yang baik, ” pungkasnya.
Acara gerakan diskusi bersama yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 diisi dengan diskusi yang penting soal, Silfa Anggaran APBD Kubar, adanya beberapa proyek mangkrak, Adat Budaya dan lainnya.
Adapun hasil diskusi bersama ini akan disampaikan kepada pihak DPRD dan Pemerintah.
Untuk diketahui, hingga berita ini diterbitkan, acara Diskusi Publik tersebut sedang berlangsung dengan tertib serta penuh keakraban. Sejumlah LSM Ormas yang hadir diantaranya Lembaga Adat Dayak (LAD), Dewan Adat Dayak, (DAD), serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
# hen #
