SENDAWAR,WARTAKUBAR.COM
Sudah hampir sepekan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) langka di Kabupaten Kutai Barat. Jangankan BBM jenis premium, untuk mendapatkan pertalite pun harus rela mengantri lama.
Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI ) Kutai Barat Johansyah mengatakan, Kelangkaan BBM di Kubar sangat memprihatikan, yang semestinya tidak boleh terjadi karena menyangkut kebutuhan masyarakat umum.
“Seharusnya dengan situasi dan kondisi kelangkaan BBM saat ini, pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan pemerintah melalui Disperindag segera menyikapi dan segera tanggap demi pelayanan kepada masyarakat umum. Kasihan masyarakat ,” ucapnya, Selasa (6/8/2019) di Sendawar.
Dia menerangkan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPPN-RI adalah organisasi Nasional yang sudah terbentuk di seluruh Tanah Air Indonesia sebagai kontrol sosial bagi Penyelenggara Negara dalam menjalankan tupoksinya.
“Hal wajar jika kami menyoroti pemerintah Kubar, yang belum mengambil langkah konkrit dalam menangani masalah kelangkaan BBM,” tukasnya.
Johansyah menuturkan, Bahwa pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan praktek-praktek liar yang disalah gunakan baik itu dalam pendistribusian dari Pertamina sampai ke APMS maupun SPBU, sehingga patut diduga adanya keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya bisa menjadi corong untuk mengantisipasi adanya resiko yang mungkin saja bisa terjadi disekitar kecemburuan sosial ditengah masyarakat.
“Sebaiknya pihak pemerintah dan jajarannya segera membenahi sistem yang tidak ada keberpihakan kepada masyarakat umum, terutama dalam mengatur antara jumlah pengetap (konsumen BBM untuk dijual kembali), dan masyarakat umum. Sebab sering terjadi antrian panjang yang sangat menggangu badan jalan utama yang bisa mengakibatkan lakalantas bagi pengguna jalan lainnya” terangnya.
Lanjutnya, Diminta pihak Dishub, Polres, Satpol PP dan Disperindag untuk membentuk Tim Terpadu serta memanggil pihak SPBU agar segera merubah sistem manajemen yang hanya memikirkan keuntungan saja, tapi tidak memikirkan keluhan masyarakat terhadap kelangkaan BBM.
“Kami juga meminta agar pemilik SPBU harus transparan untuk menyampaikan kepada masyarakat berapa jumlah kuota yang diberikan oleh pihak Pertamina kepada SPBU setiap bulannya, harus diakumulasikan dengan jumlah liter yang terjual, sehingga masyarakat Kubar dapat memahaminya,” jelasnya lagi.
“Jika Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak segera mengambil sikap untuk mengatasi kelangkaan BBM, maka LSM LPPN-RI dan aktifis lainnya akan membentuk Tim Terpadu untuk menertibkan pengetap, dan harga eceran yang mahal serta melakukan Investigasi kemana arah penyaluran BBM ini. Juga akan bersurat ke Pertamina dan Presiden Jokowi,” tandasnya.
# Henry Situmorang #
