SENDAWAR, WARTAKUBAR.COM
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Paulus S Buditomo mengatakan, Dana Desa seharusnya menjadi jawaban bagi masyarakat kampung untuk memenuhi kebutuhan keuangan, untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di kampung.
“Ternyata masih ada sekitar 92 Kampung berkategori tertinggal, dan sejumlah 6 Kampung sangat tertinggal data dari Indeks Desa Membangun tahun 2019. Perlu digarisbawahi bahwa Dana Desa untuk masyarakat kampung, Bukan aparat Kampung,” ucapnya, Rabu (7/8/2019) di Sendawar.
Menurutnya, Dana Desa seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi harus melalui musyawarah di kampung, agar lebih tepat guna bagi masyarakat kampung itu sendiri.
“Sayangnya kami masih sering mendengar dan mendapat laporan masih ada indikasi penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana desa. Ditambah masih begitu sulitnya mendapatkan data penggunaan anggaran itu. Seharusnya para petinggi dan aparat kampung harus transparan dalam pelaporan kegiatan. Bahkan seharusnya dipasang info grafis kegiatan dan nilai anggaran yang bisa dilihat oleh masyarakat kampung,” terangnya.
Buditomo menambah, Berkaca dari adanya para Petinggi yang harus berhadapan dengan penegak hukum karena penyalahgunaan Dana Desa, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) agar terus mengadakan sosialisasi dan pengawasan secara terus menerus terkait penggunaan Dana Desa.
“Kepada Inspektorat agar menanggapi secara serius dan menangani pelaporan adanya indikasi penyalahgunaan Dana Desa. Kadang laporan masyarakat dan LSM menguap begitu saja,” tukasnya.
Lanjutnya, Sebagai Relawan Jokowi dan Pendamping Kebijakan Pembangunan, saya melihat program Dana Desa sangat dibutuhkan masyarakat. Maka program yang baik ini harus diteruskan. Hanya perlu di garis bawahi bahwa jumlah dana yang besar perlu diawasi penggunaannya, sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Apalagi untuk kampung yang sangat tertinggal.
“Intinya JPKP siap mendampingi dalam hal sosialisasi kebijakan Pemerintah yang pro rakyat, disisi lainnya sekaligus sebagai sosial kontrol, dan akan membuat laporan-laporan atas penyelewengan Dana Desa,” tandasnya.
