Sendawar, warta kubar.com
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) Andrianus Joni menyebut bahwa Peraturan Kampung (Perkam) mengacu pada Undang-Undang Desa kewenangannya terdapat pada Pemerintah Desa, yang di Kubar dikenal dengan Pemerintah Kampung. Kewenangan untuk membahas serta menerbitkan sebuah perkam ada pada Petinggi (Kepala Kampung) bersama Badan Permusyaratan Kampung (BPK).
Hal itu disampaikannya kepada Media Online warta kubar.com, Rabu (23/62021) di ruang kerjanya.
Menurut Andrianus Joni, Materi dari perkam itu sendiri merupakan usulan dari pemerintah kampung kepada BPK yang kemudian disepakati bersama.
“Untuk merumuskan perkam lalu kemudian menerbitkannya, Petinggi Kampung itu berkewajiban melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui dinas teknis yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK). Karena hal ini menyangkut dengan substansi materi yang akan dimuat di dalam perkam tersebut (materi substansi). Selain itu jika melihat sisi Legal Drafing termasuk soal tinjauan hukumnya harus pula dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten melalui Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kubar supaya perkam yang dibuat itu nanti pertama dari sisi landasan yuridis memadai serta tidak bertentangan dengan aturan yang diatasnya,” papar Joni.
Yang kedua dinilai lebih penting dari hal itu sambungnya menjelaskan, Aturan yang dibuat itu memang bisa dijalankan dari sisi yuridis, Namun dipandang perlu juga dilakukan koordinasi dengan bagian hukum agar ada landasan filosofis untuk melihat maksud dan tujuan perkam tersebut dibuat, apakah terdapat pertentangan dengan kepentingan masyarakat di kampung. Berikutnya termasuk juga dengan landasan sosiologis jka ditinjau dari pembentukan perkam dapat dilihat dari hierarki kan paling bawah itu ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubar dalam komponen perundang-undangan itu termasuk juga Surat Keputusan (SK) Bupati.
“Saya belum mengetahui secara pasti apakah perkam ini masuk juga dalam komponen hierarki perundang-undangan, Karena memang ini merujuk pada Undang-Undang Desa. Kalau dari sisi sosiologisnya bahwa perkam itu tidak boleh menimbulkan kegaduhan di kampung, makanya pemerintah kampung sangat penting untuk melakukan koordinasi. Dari sisi ekonomis juga harus dipertimbangkan, karena produk perkam itu selain untuk mencipatakan keteraturan masyarakat di kampung, jika memungkinkan dapat juga untuk mencapai tujuan ekonomi yang berdampak pada pendapatan kampung,” urainya.
Kabag Hukum Andrianus Joni mengakui bahwa sejauh ini memang ada beberapa orang Petinggi Kampung yang telah melakukan koordinasi dengan bagian hukum setkab Kubar terkait dengan materi perkam di kampung. Hal ini memang sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan.
“Contohnya belum lama ini ada Petinggi Kampung Benung Kecamatan Barong Tongkok sudah pernah melakukan koordinasi dengan bagian hukum untuk membahas materi perkam,” tutupnya.
# hen #
