Sendawar, Warta Kubar.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kubar menggelar Rapat Paripurna III Mas Sidang III Tahun 2022 Tentang Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Perubahan APBD Tahun 2022, Kamis (15/9/2022) pagi di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kubar.
Pimpinan Rapat Paripurna tersebut Ketua DPRD Kubar Ridwai S.H, Yono Rustanto dan Ipin S.Pd serta 16 Anggota DPRD dihadiri juga Wakil Bupati Kubar H.Edyanto Arkan S.E, Inspektur Inspektorat Daerah Kubar RB.Bely Junedi Widodo, Formopimda serta sejumlah pimpinan OPD Kubar.
Pandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan
Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan Yudi Hermawan membacakan Pandanagan Umum Fraksi menyampaikan, Pertama, Gambaran umum perubahan ABPD-P 2022 sebagai hasil musrenbang LKPD, sinkronisasi pembangunan provinsi, nasioanal dan kebijakan pemerintah pusat serta kriteria sebagai bahan pertimbangan guna menilai kegiatan-kegiatan yang akan diusulka serta dapat dibiayai melaluji APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2022. Kedua, Kerangka ekonomi makro dan implementasi terhadap sumber pendanaan. Ketiga, Perubahan kebijakan umum serta proyeksi pendapatan belanja dan biaya anggaran tahun 2022.
Pendapatan daerah diantaranya , Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan pendapatan lainnya yang sah ditargetkan sebesar Rp.2,63 triliun mengalami penurunan sebesar Rp.33,29 miliar dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan sebesar Rp.2,66 triliun. Sementara itu belanja daerah pada struktur rancangan APBD-Perubahan 2022 sebesar Rp.3,13 triliun terdiri dari belanja operasi, modal, tidak terduga dan belanja transfer mengalami kenaikan proyeksi belanja sebesar Rp.480,19 miliar dari belanja daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.2,65 triliun. Penerimaan pembiayaan pada RAPBD-P Tahun 2022 diproyeksi sebesar Rp.515,48 miliar bersumber dari silpa DBH-DR serta penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.2 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp.513,19 miliar dari APBD Murni tahun anggaran 2022 yakni sebesar Rp. 2 miliar. Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.10 miliar atau sama dengan APBD 2022 yang terdiri dari penyertaan modal daerah .
Fraksi PDI-Perjuangan mendorong pemerintah agar melakukan penguatan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Kedua, Pengembangan sentra-sentra industri melalui pengelolaan sector pertanian dalam arti luas semisal perkebunan karet dan sector pariwisata yang berkelanjutan. Ketiga, Optimalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Keempat, Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bak, bersih dan akuntabel.
Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar
Sekretaris Fraksi Golkar Suriapani S.E menyampaikan, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan pemerintah pada hakikatnya adalah merupakan perubahan target pencapaian OPD yang terukur serta perubahan proyeksi belanja dan pembiayaan daerah yang dijadikan sebagai dasar perubahan prioritas program dan plafon anggaran pada masing-masing SKPD.
Secara komprehensif Fraksi Golkar mengingatkan kepada pemerintah agar dalam melakukan perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah tidak mengabaikan asas dan fungsi hukum dari belanja dan pendapatan daerah, serta prinsip fungsi organisasi merencanakan pengawasan alokasi serta distribusi dengan memperhatikan kebutuhan daerah, dikelola secara detail, efisiensi, ekonomis, efektif , transfaran dan akuntabel guna pemerataan pembangunan Kubar.
Fraksi Golkar menyadari RAPBD-P merupakan rancangan yang terukur dari perubahan proyeksi pendapatan, belanja dan biaya daerah yang dianggarkan dari APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
Sebagai masukan yang konstruktif Fraksi Golkar menyampaikan kepada pemerintah, memperhatikan penurunan pendapatan daerah dan kecilnya pendapatan asli daerah hal ini akan berdampak pada pembangunan di daerah. Mengingatkan kepada instansi terkait agar tanggap melihat sumber-sumber pendapatan daerah pemungutan pajak maupun retribusi.
Fraksi Golkar meminta agar SKPD memberikan kontribusi serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melebihi target yang ditetapkan. Kemudian Kepala SKPD yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar diberikan reward, sementara OPD yang tidak mampu meningkatkan PAD diminta agar diberikan punishment. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja OPD dalam mengintensifikasi dan mengekstensifikasi sumber-sumber lain pendapatan yang sah. Kedua, Dalam hal belanja daerah agar pemerintah tidak ada kegiatan yang baru yang dianggarkan dalam APBD-P Tahun Anggaran 2022 karena waktu efektif pelaksanaan APBD-P ini hanya sisa waktu tiga bulan.
Dalam pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan eksekutif dan legislative harus mencerminkan anggaran yang berkeadilan yang nyata dengan keberpihakan kepada rakyat serta pengelolaan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mengutamakan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.
Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura, Nasdem, Perindo
Sekretaris Fraksi Hanura, Nasdem, Perindo Agus Sopian menyampaikan, Perubahan APBD merupakan perubahan pencapaian target kinerja pemerintah daerah yang terukur, proyeksi belanja dan pendapatan daerah sebagai dasar penyusunan APBD-P maupun prioritas pembangunan daerah.
Terdapat beberapa usulan dan masukan kepada pemerintah yaitu Pertama, mendukung penyusunan rancangan keuangan dan penganggaran APBD-P Tahun Anggaran 2022. Kedua, Perlu ditata program-program yang benbar-benar dibutuhkan sepadan dengan kekuatan keuangan daerah mengingat APBD-P dalam waktu yang singkat . Ketiga, Meningkatkan program prioritas kepala daerah RPJMD Tahun 2021-2025. Keempat, Monitoring serta pengawasan harus lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan anggaran program serta kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan.
Pandangan Umum Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera
Sekretaris Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera Yahya Marthan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menyampaikan nota RAPBD-P Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 14 September 2022 saat Sidang Paripurna I.
Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera memberikan beberapa saran atau catatan yaitu Pertama, Mengingatkan kembali kepada pihak pemerintah untuk memperhatikan belanja OPD yang secara umum dinilai masih kurang maksimal berdasarkan realisasi anggaran yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran dan prognosis enam bulan berikutnya APBD 2022. Kedua, Berdasarkan kesepakatan antara Bupati dan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengingatkan pihak pemerintah agar mencermati rencana kerja setiap OPD dengan mempertimbangkan kendala maupun skala prioritas, sehingga progress kegiatan dapat mencapai target maksimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kubar. Ketiga, Belanja modal diharapkan dapat mencapai target maksimal sampai akhir tahun anggaran. Karena itu memohon penjelasan strategi apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut. Keempat, Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 117,655 miliar realisasi per Juni baru sebesar Rp.661,726,000,- atau sebesar 0,66%. Sedangkan pada APBD-P 2022 diproyeksikan sebesar Rp.70 miliar dan mengalami penurunan dari APBD Murni 2022 sebesar Rp.47,66 miliar. Kelima, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 ditargetkan sebesar Rp.231,07 miliar realisasinya sebesar Rp.86,685 miliar atau sekitar 37,51%, Sedangkan pada RAPBD-P 2022 diproyeksikan PAD sebesar Rp.231,15 miliar meningkat sebesar Rp.80 juta. Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera menaruh harapan serta optimism agar capaian PAD tersebut dapat terwujud.
Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera sangat mengharapkan penjelasan , tanggapan serta alasan pemerintah yang dapat meyakinkan dan memberikan keterangan kepada DPRD bahwa pemerintah benar-benar serius dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengamankan target yang telah ditetapkan, sehingga tidak terdapat lagi silpa tahun anggaran yang cukup besar yang menjadi sorotan publik.
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Yansel menyampaikan pandangan umumnya terkait dengan RAPBD-P Ttahun Anggaran 2022 menyampaikan, telah melalui proses yang terintegrasi dengan hasil musrenbang tingkat kampung dan kecamatan serta pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kubar melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Fraksi Partai Demokrat menggaris bawahi program prioritas pemerintah daerah dalam RAPBD-P Tahun Anggaran 2022 menyarankan yaitu Pertama, Penguatan infrastruktir dasar dalam skala pembangunan lokal guna mengurangi ketimpangan di Kubar. Kedua, Pengembangan sentra-sentra industri , komoditas unggulan lokal, maupun sector pertanian dalam arti luas semisal UKM dan Pariwisata yang berkelanjutan. Ketiga, optimalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Keempat, Pengeloaan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
Fraksi Partai Demokrat dapat memahami nota penjelasan pemerintah terkait dengan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Perubahan APBD diharapkan dapat memperkuat keberdayaan Kabupaten Kubar dan stimulus untuk bangkit dan mencapai terwujudnya visi Kubar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Mengakhiri Rapat Paripurna DPRD III Masa Sidang III Tahun 2022 pimpinan sidang Ketua DPRD Kubar Ridwai menyampaikan, bahwa pandangan umum masing-msaing fraksi DPRD Kubar dalam Raperda APBD-P akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 pada rapat paripurna selanjutnya.
Penulis : Henry Situmorang
Editor : Henry Situmorang
