Sendawar, Warta Kubar.Com-Upaya pertemuan antara Gerakan Bersama Masyarakat Kubar (LSM) dengan Pemkab Kutai Barat (Kubar) yang diagendakan oleh DPRD Kubar pada Selasa 18 Januari 2022, akan diagendakan ulang. Sebab, pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, ternyata tidak hadir sesuai undangan.
Pantauan media ini hanya ada 3 OPD dari Pemkab Kubar yang hadir dalam Hearing (Rapat Dengar Pendapat) yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Gedung DPRD , Yakni perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Suwito, serta Sekretaris Bappeda Kubar Philip Silitonga, Sementara dari PUPR Kubar tidak hadir.
Ketua DPRD Kubar, Ridwai SH didampingi Arkadius Elly SH mengatakan, belum ada hasil keputusan rapat dengar pendapat tersebut.
Menurutnya, DPRD Kubar akan menjadwalkan ulang pertemuan selanjutnya.
Ridwai sangat menyayangkan pihak OPD terkait dilingkup Pemkab Kubar tidak hadir untuk memberikan jawaban.
Karena memang Gerakan Bersama Masyarakat Kubar yang terdiri dari Ormas, LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA)dan para tokoh masyarakat itu, meminta jawaban dari sejumlah pertanyaan mereka terkait pembangunan Kubar kepada pihak pemerintah diantaranya terkait dengan Silpa yang terjadi setiap tahun dengan nilai yang besar, adanya proyek-proyek pemerintah yang mangkrak dan lainnya
“ DPRD sangat sesalkan hari ini, dari pihak pemerintah ada OPD penting yang tidak hadir. Hanya ada 3 OPD. Sementara yang kami undang sebanyak 8 OPD Pemkab Kubar, padahal hal ini jauh hari telah disampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Kubar H.Edyanto Arkan, kata Ridwai kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).
“Ini ranahnya pemerintah. Sekali lagi saya menyayangkan OPD tidak bisa untuk hadir lengkap hari ini. Termasuk Dinas PU, satupun tidak ada yang hadir. Kami kedepan ketika sudah menyusun jadwal (pertemuan ulang), akan mengundang sedikit keras, agar pihak OPD merespon untuk hadir, ” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Akuntabilitas dan Transparasi (FAKTA) Kutai Barat, Alsiyus, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kubar yang telah memberi waktu dan menjadwalkan pertemuan tersebut.
“Tapi ada kritikan untuk DPRD Kubar. Kenapa dari 25 anggota DPRD Kubar yang hadir hanya 2 orang dalam pertemuan bersama perwakilan masyarakat dan LSM ini,” ungkapnya
Menurutnya untuk menjadi perhatian juga . Kenapa saat akan bermusyawarah masalah masyarakat anggota DPRD Kubar hadir hanya dua orang saja. Jadi dibutuhkan penjelasan dari DPRD Kubar. Termasuk menjelaskan masalah SILPA APBD Kubar dalam beberapa tahun hingga 2021 kepada masyarakat dan LSM.
Alsiyus mengungkapkan, semakin banyak anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan semakin bagus. Artinya kata dia, semakin banyak tanggapan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kubar kedepan.
“Karena 25 anggota DPRD Kubar merupakan wakil rakyat dari 19 kecamatan se-Kubar. Jujur, LSM FAKTA sedikit agak kecewa. Termasuk OPD dari pemerintah banyak yang tidak hadir. Usulan kami adalah agar Ketua DPRD Kubar menjadwalkan ulang pertemuan selanjutnya,” ucapnya.
Masih dari perwakilan DPD LSM FAKTA Kubar, Aditya, juga mengaku merasa kecewa atas ketidakhadiran sejumlah OPD terkait yang telah diundang DPRD Kubar untuk menghadiri pertemuan bersama masyarakat tersebut.
“Kami berharap pada pertemuan berikutnya, OPD Pemkab Kubar yang belum datang hari ini, agar bisa hadir dalam pertemuan selanjutnya di DPRD Kubar untuk memberikan jawaban dan klarifikasi kepada masyarakat,” tuturnya.
Aditya menyebut, dalam pertemuan itu ada beberapa pertanyaan masyarakat melalui LSM dan tokoh masyarakat yang belum terjawab. Hal itu karena OPD terkait tidak hadir. Diantaranya, terkait masalah SILPA APBD Kubar.
“Kami berharap dan memberikan permintaan kepada Ketua DPRD Kubar, agar penjadwalan ulang dan mengundang kembali OPD terkait,” tutupnya.
# hen #
