Sendawar, warta kubar.com
Bupati Kutai Barat (Kubar) FX.Yapan akhirnya buka suara soal adanya keributan saat pembuktian berkas penawaran peserta lelang proyek di unit Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kubar yang dilaksanakan di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kubar belum lama ini.
Adapun digelarnya pertemuan rilis terkait kisruh di Bappeda yang berlangsung sekitar 30 menit dengan sejumlah awak media itu berawal dari inisiatif pemimpin redaksi media online warta kubar.com melakukan komunikasi lewat seluler dengan Bupati Kubar untuk menanyakan soal ricuh di Pokja ULP. Namun Bupati dua periode FX.Yapan ini meminta sebaiknya melakukan pers rilis yang akhirnya digelar, Senin(12/7/2021) pagi di ruangan rapat bupati lantai 3.
Menurut Bupati Yapan, selama ini saya memimpin Kubar dua periode belum ada masalah terkait ULP, baru kali ini ada keributan di situ. Jadi kalau soal proses lelang pengadaan barang jasa pemerintah itu sudah melalui seluruh mekanisme yang berlaku, karena itulah Kubar sudah enam kali mendapatkan predikat WTP. Mulai dari hasil Musyawarah Pembangunan di Tingkat Kampung (Musrenbangkam), lalu ke kecamatan, dan selanjutnya di kabupaten. Lanjut penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk diajukan ke DPRD yang kemudian dibahas menjadi RAPBD akhirnya disahkan menjadi APBD oleh DPRD dan Pemerintah.
“Jadi saya merasa heran saja. Apalagi yang mau diributkan di sana. Bahkan anggaran (pagu) pun sudah lengkap, lalu panitia Pokja juga ada,” ujarnya.
Lanjut Yapan menyebut, proses lelang proyek pemerintah saat inikan lewat online. Olehnya siapa saja dan dimana saja dapat diakses bahkan ikut jadi peserta lelang. Saya melihat dari peserta lelang yang ikut ini ada yang dengan sengaja menawarkan harga yang rendah dibawah nilai pagu proyek yang lepas dari aturan, bahkan bisa mencapai 25 persen idealnya 15 persen, hal ini dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi mutu konstruksi yang dikerjakan. Hal inilah yang membuat ketegangan di sana. Karena ada peserta lelang yang mengikuti proses sejak awal, namun tiba-tiba disalip oknum tertentu yang ikut dan membanting harga proyek itu.
” Bisa dibayangkan bagaimana buruknya kualitas pekerjaan apabila harga penawaran di bawah nilai proyek yang telah ditentukan. Tapi terserah saja saya mau lihat pekerjaannya seperti apa nanti. dan saya melihat pemenang proyek ini minta pengaturan, bahkan ada iming-iming memberikan fee kepada oknum tertentu,” terangnya.
Ada juga yang saya tahu proyek dengan pagu Rp 4,8 miliar, lalu ada peserta lelang yang memberikan penawaran turun sekitar Rp 900 juta, Belum lagi peserta lelang itu juga membayar oknum tertentu yang teriak-teriak itu. Nah akan seperti apa nantinya pekerjaannya, ungkap Yapan.
Saat ditanya soal adanya suara oknum tertentu menyebutkan adanya mafia proyek dan praktik premanisme di ULP Kubar dengan menghalangi pihak peserta pendaftaran pembuktian berkas penawaran lelang saat proses lelang ULP yang ramai beredar di media sosial.
Yapan mengatakan, biasa saja itu. Lihat saja siapa oknum tertentu yang teriak-teriak itu. Dia ikut juga main proyek atau bukan. Kalau memang punya niat ikut lelang, ikutilah aturan yang ada.
“Saya tidak pernah ikut campur soal lelang proyek pemerintah. Murni saya serahkan kepada pihak tekhnis,” pungkasnya.
# hen #
