SENDAWAR, Warta Kubar.Com-Untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor maka perlu ditingkatkan komputerisasi dan digitalisasi yang mampu meningkatkan pelayanan, pendataan secara benar, akurat untuk mendapatkan akreditasi sehingga wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) kendaraan bermotor yang berbasis digital.
Karena itu, Dinas Perhubungan Kutai Barat melaksanakan Launching Pembayaran Non Tunai Dan Digitalisasi Uji Kendaraan Bermotor, Rabu (22/9/2021).
Pengujian kendaraan bermotor merupakan unit pelaksana Dishub Kubar yang berwenang melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor baik uji maupun layak beroperasi.
Turut hadir dalam Launching Pembayaran Non Tunai Dan Digitalisasi Uji Kendaraan Bermotor Kadishub, Kepala BKAD Sahadi, Kepala Bankaltimtara Asrar Sayuti Saeni, Kasdim 0912/Kubar Mayor.Czi Vispayudha Auguzta, Perwakilan Pengadilan Negeri Kelas II Kubar, Kasipidum Kejari Kubar M.Isroq, dan sejumlah perwakilan Perusahaan di wilayah Kubar.
Dalam Sambutan tertulis Bupati FX Yapan SH yang dibacakan oleh Sekretaris Kabupaten Ayonius S Pd MM menuturkan, Semoga melalui kegiatan Pembayaran Non Tunai Dan Digitalisasi Uji Kendaraan Bermotor masyarakat semakin menyadari betapa penting untuk melakukan pengujian kendaraan setiap enam bulan sekali, dan tidak ada lagi pengujian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa menambah PAD melalui UPTD pengujian kendaraan demi hari esok yang lebih baik daripada hari ini.
Dalam upaya meningkatkan berbagai macam perbaikan dalam hal penyelenggaraan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Maka Pemerintah melalui Perangkat Daerah terkait terus berbenah diri untuk menyusun langkah strategis dalam upaya untuk menjalankan pemerintahan yang lebih baik teristimewa menjawab tantangan kemajuan teknologi komunikasi di era digitalisasi.
Tentu saja di berbagai lini pembayaran saat ini didominasi pembayaran yang dilakukan secara digital atau dikenal dengan istilah non tunai. Dalam segi pelayanan saat ini masyarakat menginginkan semuanya serba cepat, praktis, efisien dan efektif. Sehingga semua yang bersifat layanan publik juga harus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin serba cepat dan mudah.
Bupati Kubar FX.Yapan SH berpesan kepada Dinas Perhubungan, UPTD PKB, Bapenda dan Bankaltimtara selaku bagian dari lembaga pelayanan publik kiranya dapat terus meningkatkan sinergitas satu sama lain sehingga program ini dapat terimplementasi dengan sangat baik. Terlebih dengan diubahnya sistem pembayaran menjadi non tunai tentu dibutuhkan sosialisasi dan informasi yang benar dan akurat di lapangan sehingga seluruh pihak baik Perusahaan maupun Masyarakat yang harus membayar kendaraan mereka dengan jenis tertentu yang memasuki kriteria pembayaran non tunai ini dapat lebih mengetahui hal tersebut.
Besar harapan saya bahwa kedepannya Kutai Barat semakin maju dan lebih mendukung era digitalisasi dengan kesiapan Sumber Daya, berupa tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung juga kualitas SDM yang menjalankan dan mengelolanya.
Bupati juga mengharapkan Dishub lebih aktif agar program Pembayaran Non Tunai Dan Digitalisasi Uji Kendaraan Bermotor dapat disosialisasikan dengan baik didalam masyarakat dengan melibatkan para Petinggi, Camat, PD dan FORKOPIMDA, Perbankan dan Perusahaan. Sekali lagi mari kita bersatu untuk program Pembayaran Non Tunai Dan Digitalisasi Uji Kendaraan Bermotor dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan diharapkan.
Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Antara Dishub dan Bankaltimtara untuk program tersebut maka bersama kita dukungan Kutai Barat selangkah lebih maju kedepannya. Dengan keberadaan aplikasi QRIS yang sudah siap digunakan maka saya optimis program ini sukses diselenggarakan.
Bupati dua periode ini juga menegaskan jika Pemerintah terus berupaya memutus rantai penyebaran covid-19, yang mana hal tersebut dapat optimal dilaksanakan jika kesadaran masyarakat pun untuk mentaati Protokol Kesehatan semakin tinggi. Mari saya menghimbau kita yang hadir dapat menjadi contoh yang baik dalam mematuhi dan disiplin terhadap aturan prokes yang ada serta jangan lupa untuk melapor kepada Puskesmas atau Tim Satgas jika ingin mendapatkan vaksin agar bisa terfasilitasi.
(hms10/WK-Red)
