SENDAWAR, WARTAKUBAR.COM
Para Petinggi Kampung di Wilayah Kabupaten Kutai Barat sekarang boleh bernapas lega, pasalnya gaji yang mereka terima secara keseluruhan bisa mencapai Rp 5,8 Juta setiap bulan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat, Faustinus Syaidirahman S.Sos.MM saat sambutan Acara Pembukaan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat(BBGRM) Ke-15 dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga(HKG-PKK) Ke-46, Senin(16/4/2018) di Lapangan Sepak Bola Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok.
” Dalam dua tahun terakhir Dana Alokasi Kampung menunjukkan angka Rp 700 juta di setiap kampung. Pada tahun 2018 paling rendah Rp 700 juta disetiap kampung dan paling tinggi ada kampung bisa menerima Rp 1,1 Miliar. Jadi jika ditambah dengan Dana Desa maka setiap kampung bisa mengelola anggaran sebesar Rp 1,2 miliar hingga Rp 2 miliar dalam satu tahun anggaran,” papar Faustinus.
Anggaran yang besar ini harus bisa dikelola dengan benar sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kenaikan gaji juga dialami oleh perangkat kampung lainnya seperti Badan Permusyawaratan Kampung(BPK), Staf Pemerintah Kampung dan Lembaga Adat. Penghasilan Perangkat Kampung sudah terealisasi pada Alokasi Dana Kampung(ADK), jelas Faustinus.
Menanggapi kenaikan gaji para perangkat kampung yang terutama para petinggi maka Bupati Kabupaten Kutai Barat menegaskan,
” Para Petinggi jangan hanya melihat besarnya gaji yang diperoleh, namun harus didasari kesadaran untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam melayani masyarakat, terutama dalam hal memberikan laporan keuangan kampung,” tegas Yapan.
Pemerintah Kabupaten tidak akan mentolerir jika didapati ada kegiatan fiktif maupun mark-up dalam pembangunan di kampung. Jika ada temuan Pemerintah Kabupaten akan menyerahkan kepada pihak berwajib agar segera diproses, tandasnya.
# Henry Situmorang #
