Sendawar, Warta Kubar.co
Soal adanya kerusakan jalan umum akibat operasional perusahaan kelapa sawit di Kubar, Ketua DPD LSM FAKTA Kubar pun angkat bicara.
Kepada media ini Ketua DPD LSM FAKTA Hertin Armansyah mengatakan, seharusnya perusahaan perkebunan kelapa sawit membuat jalan sendiri untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS). Dengan demikian, tidak menggunakan jalan umum yang dibangun negara dari hasil pungutan pajak masyarakat. Hampir semua jalan dalam kondisi rusak akibat truk sawit yang melintas di jalan umum.
“Perusahaan sawit seharusnya ikut merawat jalan. Bisa menggunakan dana perusahaan untuk membantu perbaikan bahkan peningkatan mutu jalan. Jika hanya mengandalkan APBD, apalagi pengelolaan realisasi APBD Kubar saat ini lebih kepada belanja rutin, konsentrasi pembangunan infrastruktur tidak menjadi fokus, ditambah lagi alasan pandemi covid-19 tentu butuh waktu yang lama. Akhirnya masyarakat yang dirugikan, setiap tahun setor pajak namun jalan tetap saja dalam kondisi rusak. Persoalan lainnya adalah pemerintah daerah melalui dinas terkait pun terkesan tidak berani bertindak tegas terhadap perusahaan pemilik kendaraan pengangkut kelapa sawit yang muatannya melebihi kapasitas yang wajar,” tulis Hertin Armansyah melalui pesan WhatsApp miliknya, Jumat (19/3/2021).
Menurutnya bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk kegiatan pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit sudah jelas memuat sanksi bagi perusahaan tambang dan sawit yang menggunakan jalan umum. Perda ini memuat tentang ketentuan berupa sanksi administrasi mulai dari peringatan untuk pelanggaran ringan, paksaan, uang paksa atau pengganti, denda administrasi maksimal Rp 50 juta. Tapi sampai saat ini tidak ada gebrakan dari pemerintah soal tindakan hingga pemberian sanksi sesuai ketentuan yang ada.
Dia menambahkan pemerintah harus dengan tegas agar setiap angkutan batu bara dan hasil kelapa sawit dilarang melintasi jalan umum dan perusahaan diwajibkan membangun prasarana jalan khusus, termasuk pembuatan underpass maupun flyover pada persilangan atau crossing jalan umum sesuai ketentuan. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kubar FX Yapan jangan terikat pada perjanjian kerjasama yang bersifat kelompok, wilayah tertentu apalagi itu bersifat pribadi yang disepakati dengan pihak perusahaan sehingga dapat merugikan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan publik. Perusahaan perkebunan kelapa sawit dan batu bara masih ada yang menggunakan jalan yang merupakan fasilitas umum. Semestinya dinas terkait peka dan menyiapkan serta menerapkan aturan.
“Jangan hanya makan gaji buta saja menghabiskan uang negara, namun tidak mampu mengatasi permasalah seperti ini,” tegasnya.
Karena masyarakat sudah membayar pajak untuk pembangunan jalan maupun infrastruktur lainnya. Sampai anggaran untuk membuat perda itu juga dari hasil pajak masyarakat. Sudah seharusnya masyarakat juga dapat menikmati akses jalan yang baik sebagai terwujudnya pelayanan publik yang unggul, pungkas Hertin Armansyah.
