SENDAWAR, WARTA KUBAR.Com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) dijadwalkan sejak 06 November sampai 10 Desember 2023 mendatang akan melakukan entry meeting pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Bertempat di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Sendawar. Selasa (07/11/2023).
Bupati Kutai Barat, FX Yapan menyebut, pemeriksan oleh BPK adalah hal yang rutin setiap tahunnya, untuk mengevaluasi dan pertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksankan prangkat daerah.
Bupati dua periode ini mengharapkan agar OPD siap melayani dengan baik tidak alasan tidak siap, patuh, sampaikan data secara logis sesuai fakta, berikan penjelasan dengan data valid.
Baca Juga : Tekan Angka Inflasi, Pemkab Kukar Peroleh Insentif Fiskal Kemenkeu
Pemkab Kukar Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Pemkab Kukar Gelar Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Dalam pertemuan itu diikuti oleh Bupati FX.Yapan, Wakil Bupati, H. Edyanto Arkan didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Petrus, serta dihadiri oleh Asisten I Faustinus Syaidirahman, Para Kepala Perangkat Daerah, dan pejabat eselon.
Dalam kesempatan itu Bupati Kutai Barat FX.Yapan menyampaikan terimakasih kepada BPK yang akan melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 di Kabupaten Kutai Barat, juga menjelaskan agar kepada para Perangkat Daerah untuk menyiapkan laporan pertanggung jawaban secara real.
Ketua Tim BPK Abdul Latif mengatakan, tujuan dari pemeriksaan BPK adalah memberikan kesimpulan apakah seluruh pengelolaan belanja telah sesuai ketentuan perundang-undangan. Rencana pemeriksaan selama 35 hari, dengan tujuan tertentu mengenai belanja daerah 2022 dan 2023, untuk memgetahui gambaran utuh dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Kegiatan ini juga diikuti secara zoom meeting di 16 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kubar.
(KP36/WK)
