SENDAWAR, WARTAKUBAR.Com- Bupati Kutai Barat (Kubar), FX.Yapan melalui Asisten Setkab Kubar, Faustianus Syaidirahman menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kubar dengan agenda mendengarkan sambutan Bupati pada HUT Kubar ke-25 tahun di Gedung paripurna DPRD Kubar pada Senin (4/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kubar melalui asisten 1 Faustinus Syaidirahman memaparkan beberapa capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintahan dibeberapa bidang.
Adapun capaian Pembangunan ini mengacu pada Visi Kutai Barat Tahun 2021-2024 Kutai Barat dijabarkan ke dalam 4 misi yang fokus pada, Peningkatan perekonomian, Peningkatan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan, Peningkatan tata kelola pemerintahan, dan Pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang ekonomi kerakyatan.
Pencapaian tujuan dan sasaran misi pertama untuk peningkatan perekonomian diantaranya, Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang merata yang ditunjukan dengan meningkatnya peran sektor unggulan terhadap perekonomian daerah dalam hal ini Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. 49,28% PDRB masih didominasi sektor pertambangan dan galian.
Menurunkan angka kemiskinan dengan pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem atau 0% kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kutai Barat, serta menurunkan angka kemiskinan dari 10,2% pada tahun 2022 menjadi 9,72% pada tahun 2023.
Menjaga keberlanjutan kawasan dalam skema pembangunan ekonomi hijau yang ditunjukan dengan terjaganya kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 sebesar 75,53 lebih tinggi dari IKLH Nasional yaitu 72,54.
Pencapaian misi ke-2 yang fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan yaitu meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dalam 5 tahun terakhir. Angka IPM tahun 2023 sebesar 73,72%.
Selanjutnya terkait penyediaan layanan kesehatan, tahun 2024 Pemkab Kutai Barat menerima penghargaan Universal Health Coverage atau UHC karena dinilai berhasil mewujudkan perlindungan dan jaminan kesehatan masyarakat.
Pemkab Kubar mencapai 112% mengcover atau melindungi penjaminan kesehatan masyarakat melalui kerjasama yang baik antara Pemerintah dan dukungan dari BPJS Kesehatan Kutai Barat.
Selanjutnya implementasi misi ke-3 yaitu upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat di angka 82,21 pada tahun 2023, opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP sebesar 63,63 dengan predikat Baik yang naik dari capaian tahun 2022 sebesar 62,07.
Sedangkan implementasi misi ke-4 bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang ekonomi kerakyatan yang merata bagi seluruh wilayah sesuai kebutuhannya.
Salah satu kunci pemerataan tersebut adalah terbangunnya infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antar pusat produksi dengan daerah tujuan pemasaran atau secara umum, antar kampung dan kecamatan harus terkoneksi dengan baik.
Untuk itu, pemerintah berkomitmen membangun dari pinggiran, wilayah-wilayah yang aksesibilitas transportasinya belum terkoneksi mantap. Secara keseluruhan persentase jalan mantap di Kutai Barat sebesar 68,7% dari 1.523 Km ruas jalan Kabupaten atau jalan mantap Sepanjang 1.046 Km, sisanya sepanjang 477 Km dalam kondisi belum mantap.
Tahun 2024 ditargetkan terbangun jalan sepanjang 122,56 Km yang akan meningkatkan proporsi jalan mantap menjadi 76%. Karena luasnya wilayah dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pembangunan Infrastruktur harus diprioritaskan pada ruas konektivitas yang dapat memberikan peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat.
Penyediaan infrastruktur dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat berupa penyediaan layanan air bersih, listrik PLN, penyediaan layanan sanitasi berupa air limbah domestik dan persampahan serta penyediaan permukiman layak berupa rumah layak huni bagi masyarakat terus diupayakan oleh pemerintah.
Kondisi geografis Kutai Barat yang sangat luas menyebabkan pelayanan penyediaan air bersih melalui PDAM belum dapat melayani seluruh wilayah. Cakupan layanan PDAM baru melayani di Perkotaan Sendawar dan Ibukota Kecamatan dan beberapa zona wilayah di luar ibukota kecamatan dengan persentase layanan sebesar 49,21% dari 180.119 jiwa jumlah penduduk Kutai Barat tahun 2023.
Untuk cakupan layanan air minum bagi daerah yang diluar jangkauan PDAM, Kutai Barat dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui program Pamsimas maupun Pembangunan SPAM Pedesaan di Kampung-kampung diluar jangkauan PDAM. Adapun sebesar 34,36% penduduk terlayani melalui jaringan perpipaan dari SPAM Pedesaan atau Pamsimas ini. Dan 8,19% terlayani melalui SPAM Pedesaan Non Perpipaan. Tahun 2020 sampai 2022 pemerintah bersama PDAM memberikan Sambungan Rumah atau SR PDAM sebanyak 5.285 unit bagi Masayarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR untuk percepatan capaian.
Tahun 2023 dari 190 Kampung dan 4 Kelurahan 168 kampung/ kelurahan atau 86,59% Teraliri listrik 24 jam dan 1 kampung teraliri listrik 12 jam. Sebanyak 30 kampung belum teraliri listrik sebesar 15,46%, namun 5 kampung diantaranya terlayani melalui PLTS Komunal.
Turut hadir dalam paripurna tersebut unsur pimpinan DPRD Kubar, Ketua Ridwai, Wakil Ketua I Agustinus, dan Wakil Anggota II Sepe, Anggota DPRD Kubar, serta sejumlah pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab Kubar.
(Adv/Diskominfo Kubar)